Hariansinarbogor.com || Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI) kembali menyoroti Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang mana kali ini pihak Lpi menduga keras bahwa Denda Pajak Kendaraan Bermotor tidak di realisasikan Ke PAD (pendapatan asli daerah) yang mana jika hal tersebut jelas di realisasikan ke PAD sebuah hal tabu jika posisinya ada penghapusan atau pun diskon Denda yang mana jika beracuan pada PAD adalah sebuah kewajiban.
Lanjut Lpi melalui Ketua Umum nya yaitu Rohmat Hidayat dirinya amat sangat tertarik menyoroti hal tersebut yang mana hari ini masyarakat seakan akan di butakan dengan transparansi hal hal seperti ini yang masyarakat hari ini tahu hanyalah disaat mereka telat membayar pajak disitulah tertera Denda namun dari hal Denda yang Masyarakat kumpulkan selaku Wajib Pajak tidak ada satu pun keterbukaan informasi publik yang dilakukan.
Dengan hal tersebut Lpi meminta kepada Pemprov Jabar untuk menunjukan transparansi untuk publik berapa pendapatan pertahun dan kemana saja alokasi dari Denda PKB tadi karena jika beracuan pada pajak Pokok itu sudah jelas regulasi dan aturan bakunya namun pada Denda pajak kendaraan ini masih sangat kurang
Maka Lpi pun akan segera melayangkan surat permintaan transparansi dari Bapenda sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik jika memang pihak Bapenda Jabar tidak merespon pihak Lpi akan segera gelar Aksi Unjuk Rasa Di Pemprov Jawa barat sebagai dasar bahwa masyarakat hari ini harus melek dengan segala kegiatan yang ada di Pemerintahan apalagi berkaitan dengan keuangan.pungkasnya.
Muhtar BT