MEDAN
Pilkada Medan 2024 menghadirkan dua debat publik yang mengundang perhatian luas masyarakat.
Konsultan Politik Hukum dan Law SBP Medan Zakaria Rambe. SH menilai, debat pertama pada 8 November 2024 di Hotel Four Points Medan, berlangsung lebih tertib, damai, dan konstruktif dibanding debat kedua pada 16 November 2024 di Hotel Grand Mercure Medan.
Perbedaan kualitas ini menjadi sorotan, terutama menyangkut pengelolaan acara yang melibatkan berbagai pihak.
Debat pertama dan kedua, kata Zakaria, sama-sama menampilkan isu-isu krusial terkait pelayanan publik dan kinerja petahana, Bobby Nasution, yang juga menjadi Cagub Sumut nomor urut 1.
Paslon nomor urut 2, Prof. Ridha-Rani, secara tegas mengkritisi berbagai aspek, termasuk proyek drainase, revitalisasi Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, serta masalah pengangguran, kemiskinan, layanan kesehatan, hingga pungli dalam pengurusan perizinan di pemko medan.
Sementara itu, Paslon nomor urut 1 Rico-Zaki dan Paslon nomor urut 3 Hidayatullah-Rido sepakat akan melanjutkan program pembangunan yang belum selesai, seraya berkomitmen memperbaiki berbagai kekurangan.
” Namun, keriuhan debat kedua tadi malam mengaburkan substansi diskusi. Sorakan penonton yang terus terdengar serta ketidakpatuhan audiens terhadap tata tertib membuat jalannya debat terganggu,” sambung Zakaria.
Moderator beberapa kali harus menghentikan sesi untuk menenangkan suasana dan bahkan meminta aparat keamanan mengeluarkan penonton yang tidak tertib.
Menurutnya, salah satu penyebab perbedaan kualitas antara debat pertama dan kedua adalah perbedaan Event Organizer (EO) yang ditunjuk oleh KPU Medan.
Debat pertama dikelola EO hasil musyawarah para komisioner jauh lebih baik, sementara EO debat kedua diduga merupakan hasil penunjukan Sekretaris KPU Medan, Ahmad Nurdin.
Bahkan, muncul isu bahwa penunjukan EO tersebut merupakan titipan dari oknum Aparat Penegak Hukum (APH) di Medan.
Meski belum dapat dipastikan kebenarannya, publik mengkritik jika benar adanya “titipan” tersebut, karena kualitas EO debat kedua jauh di bawah standar debat pertama.
Namun, dari sisi desain debat, beberapa pihak mengapresiasi konsep visual debat kedua dinilai lebih menarik, hanya saja secara teknis sempat terjadi gangguan sound system sehingga memancing terjadinya keriuhan suara.
Zakaria Rambe berpendapat, agar tercipta Pilkada Medan yang damai dan demokratis, maka sebaiknya pada debat publik ketiga nantinya, KPU Medan diharapkan kembali menggunakan jasa EO profesional seperti pada debat pertama, sambil mengadopsi desain dari debat kedua.
Selain itu, ketua tim sukses masing-masing paslon juga dihimbau untuk aktif menjaga ketertiban para pendukungnya selama acara berlangsung.
Aparat keamanan telah menjalankan tugasnya sesuai SOP, tetap perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak.
Ia menegaskan, debat Pilkada seharusnya menjadi ajang pertarungan gagasan, bukan arena konflik antar pendukung.
Keberhasilan debat tidak hanya tergantung pada penyelenggara, tetapi juga pada kedewasaan politik semua pihak yang terlibat.
“Dengan perbaikan ini, publik Medan bisa mendapatkan pengalaman demokrasi yang lebih baik menjelang Pilkada 2024,” tandasnya. (red)