Surakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mengoptimalkan implementasi Program Direktif Presiden di daerah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menghimpun berbagai insight dan pengalaman daerah guna memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan lapangan.
“Program prioritas nasional tidak boleh berjalan terpisah dari perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar setiap program dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat serta dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing daerah,” ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungoi di Lorin Solo Hotel Kota Surakarta pada Jumat, 5 Juni 2026.
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, keberhasilan Program Direktif Presiden sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sinergi kebijakan, tata kelola yang baik, serta sistem monitoring dan evaluasi yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional.
Menurutnya, berbagai program prioritas Presiden, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan agenda strategis yang harus dikawal bersama oleh seluruh jajaran pemerintahan.
Dia menjelaskan, BSKDN hadir mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri melalui penguatan analisis kebijakan dan monitoring evaluasi berbasis data. Dalam konteks tersebut, BSKDN terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis yang menghubungkan data, analisis, isu lapangan, rekomendasi kebijakan, hingga proses pengambilan keputusan.
“Melalui forum ini, kami di BSKDN tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menghimpun berbagai insight dari daerah terkait capaian, tantangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Masukan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan implementasi program prioritas Presiden berjalan optimal di daerah. “Kita lakukan evaluasi setiap triwulan. Dengan evaluasi yang rutin, kita bisa mengetahui hambatan yang terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi secara bersama-sama,” ujarnya.
Ahmad Luthfi juga menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai langkah konkret, termasuk menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Menumbuhkan ekonomi baru itu salah satunya dengan mengendalikan inflasi. Ini harus kita lakukan bersama-sama, termasuk melalui penetrasi harga bahan pokok yang didukung oleh BUMD,” katanya.
Di bidang kesehatan, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan hingga tingkat desa. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah melalui program Spesialis Keliling (Speling) yang melibatkan rumah sakit dan tenaga medis spesialis.
“Dokter spesialis kita terjunkan langsung ke desa-desa dengan melibatkan seluruh rumah sakit. Dengan cara itu, peta jalan kesehatan masyarakat desa dapat dipantau bersama oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam menyukseskan 10 Program Prioritas Presiden.
Menurutnya, program-program prioritas tersebut merupakan bagian dari cetak biru pembangunan nasional yang telah dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Namun demikian, implementasi dan keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah.
“Sehebat apa pun visi dan rancangan pembangunan nasional, pada akhirnya kebijakan itu akan diuji di daerah. Karena di daerah lah seluruh program pemerintah bertemu dan dilaksanakan,” ujarnya.
Aria Bima juga mengingatkan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi penyusunan kebijakan publik. “Tanpa data yang hidup, kebijakan akan kehilangan alamat. Kebijakan yang berdiri di atas data yang usang, tidak tervalidasi, atau tidak diperbarui secara berkala hanya akan melahirkan keadilan yang semu,” pungkasnya.
(Red)