Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Mengenai Upaya Pemerintah Atasi Perubahan Iklim

Jakarta – “So, climate change is a problem. How we are all can work together, especially antar generasi ke generasi,” penggalan kalimat awal ini keluar dari opini Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pada acara “Cilmate Change and Indonesia’s Future: An Intergenerational Dialogue, di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, saat ini Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan angka kemiskinan yang terus menurun.

Namun demikian, dirinya berpendapat bahwa bagaimana meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak bumi akibat isu perubahan iklim, geopolitik, hingga digitalisasi? Merupakan tantangan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini.

Menkeu mengungkapkan bahwa pengentasan masalah iklim memerlukan rencana pembiayaan yang kongkrit. Dalam hal ini selain pembiayaan dari Pemerinrah Pusat, belanja negara melalui pemerintah daerah juga memegang perana penting.

“Kita melakukan berbagai instrumen kebijakan dan motivasi kepada local goverment. Kita menggunakan instrumen seperti di Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Dana Bagi Hasil (DBH) dan bebagai instrumen untuk memotivasi daerah memainstreamkan climate change,” ungkapnya.

Sejak 2018, Indonesia telah menerbitkan sejumlah US$5 miliar SUKUK Greend Bond secara Global. Sementara di dalam negeri, pemerintah juga memperkenalkan SUKUK ritel-domestic green yang penerbitannya mencapai Rp 21,8 triliun. Menkeu memaparkan bahwa berbagai instrumen sukses menururkan emisi Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mengadakan kerjasama pendanaan terintegrasi yang mendukung pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan pencapaian tujuan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia yakni SDG Indonesia One.

Sementara upaya lainnya, Indonesia sudah mendapatkan dukungan keuangan dari sejumlah negara atau green climate fund (GCF) untuk melaksanalan berbagai proyek transisi energi.

Berdasrkan data GCF Financial Instrument, terdapat total US$ 486 juta anggaran yang masuk di Indonesia yang terbagi dalam 23% bersifat ekuitas, 26% bersifat dana pinjaman, dan 35% bersifat dana hibah.

Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan akan terus bekerjasama dan membuka diri. Karena climate agenda without financing hanya akan menjadi agenda, hanya akan menjadi dream. “Financing is one of the most critical element dari climate agenda,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menutup pembicaraan. (AD).