Polsek Cerenti Amankan Musyawarah Pemcam dan Masyarakat Pesikaian Terkait Relokasi Warga TNTN
KUANSING – Pemerintah Kecamatan Cerenti menggelar musyawarah bersama masyarakat Desa Pesikaian terkait rencana relokasi warga eks TNTN ke kawasan PTPN IV di Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Sabtu (27/12/2025) pagi.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Pesikaian sejak pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 150 orang masyarakat. Hadir dalam musyawarah antara lain anggota DPRD Provinsi Riau Zulhendri, S.P.W.K., M.Si, anggota DPRD Kuansing Meirizaldi S.T, Camat Cerenti Erialis S.Sos, Askep PTPN IV Pesikaian Irvan Zein, Kades Pesikaian Sepliadi, Ketua BPD Jendriza, tokoh masyarakat Harlimus serta unsur Pemdes dan masyarakat.
Musyawarah membahas penolakan masyarakat atas rencana relokasi warga TNTN ke lahan PTPN IV Cerenti yang dinilai dapat berdampak pada ketersediaan lahan dan mata pencaharian warga tempatan serta adanya kegiatan Satgas PKH yang melakukan pengukuran dan pemasangan patok di kawasan tersebut.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan tuntutan menolak relokasi, meminta dibentuk tim untuk bertemu Bupati Kuansing serta meminta agar tenaga kerja dari masyarakat tempatan tetap dipertahankan oleh pihak PTPN IV.
Kapolres Kuansing, AKBP R Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H melalui Kapolsek Cerenti AKP Benny Afriandi Siregar, S.H., M.H mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi kamtibmas.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Desa Pesikaian untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi serta mengedepankan musyawarah dan dialog. Polri bersikap netral dan profesional, namun siap hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap aman dan kondusif,” ujar AKP Benny.
Ia juga mengapresiasi sikap masyarakat yang mengurungkan rencana aksi dan memilih jalur musyawarah sebagai upaya penyelesaian masalah secara damai.
Hasil musyawarah menyepakati bahwa masyarakat Pesikaian tetap menolak relokasi warga TNTN ke lahan PTPN IV di Desa Pesikaian, rencana aksi pemasangan spanduk diurungkan serta akan dibentuk tim perwakilan masyarakat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dengan pihak terkait.
(red)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan