Makassar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah. Dengan total anggaran mencapai Rp268 triliun, program ini menjadi salah satu intervensi fiskal terbesar yang langsung menyentuh masyarakat hingga ke tingkat lokal.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa desain program MBG memang diarahkan untuk menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui skema distribusi anggaran yang langsung masuk ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Dana itu kita alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG. Sekitar 248–249 triliun mengalir ke bawah dan dibelanjakan di daerah,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri para rektor dari 24 PTN-BH di Makassar, Senin (27/4).
Menurut Dadan, skema ini menjadikan SPPG sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di daerah. Setiap unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pangan dari masyarakat sekitar.
Dadan menjelaskan, sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang 95 persen di antaranya merupakan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. “Artinya program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal, karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah,” katanya.
Dampak ekonomi tersebut terlihat nyata di sejumlah wilayah, salah satunya Jawa Barat. Dengan jumlah SPPG mencapai sekitar 6.200 unit, perputaran dana dari program ini diperkirakan mencapai Rp6 triliun setiap bulan. “Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini,” ungkap Dadan.
Dadan menambahkan, aliran dana dalam skala besar tersebut mulai memberikan efek berantai terhadap perekonomian lokal. Permintaan terhadap komoditas pertanian meningkat, harga produk menjadi lebih stabil, serta aktivitas produksi di tingkat petani dan pelaku usaha kecil ikut terdorong.
Selain itu, program ini juga berkontribusi pada indikator sosial ekonomi. BGN mencatat adanya tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah daerah, serta penyempitan ketimpangan ekonomi. “Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat,” tutup Dadan.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
(Red)