PEKANBARU — Pimpinan Daerah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA DMI) Kota Pekanbaru merespons Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Riau pada 3 November 2025. Dalam pemberitaan yang beredar, nama Gubernur Riau turut disebut dalam informasi yang dikaitkan dengan OTT tersebut.

Ketua Umum PD PRIMA DMI Kota Pekanbaru, Novaldy Azimi Nst SH menilai bahwa kasus OTT ini kembali mencoreng citra dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan di Riau.

“Pejabat Riau jangan mencederai marwah Melayu dan agama. Jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Novaldy dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Selasa (4/11).

Novaldy menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau harus menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk berbenah secara serius, bukan hanya secara seremonial. Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari mentalitas kepemimpinan hingga sistem pengawasan internal.

“Riau memiliki tradisi keagamaan dan adat Melayu yang menjunjung tinggi martabat, adab, dan amanah. Jika pemimpin tidak memberikan teladan, generasi muda akan kehilangan rujukan moral,” katanya.

Novaldy juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Ia mempertanyakan efektivitas kinerja Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal yang seharusnya mampu mencegah kebocoran anggaran dan penyimpangan sejak dini.

“Jika OTT terus berulang, publik wajar mempertanyakan sejauh mana peran dan fungsi Inspektorat berjalan. Jangan sampai pengawasan hanya formalitas,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembenahan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tokoh agama, adat, pemuda, akademisi, hingga masyarakat sipil dinilai perlu saling menyadari perannya dan turut mengawasi jalannya pemerintahan.

“Mengawasi pemerintahan bukan hanya tugas penegak hukum. Semua stakeholder harus terlibat. Spirit budaya Melayu itu kolektif—saling menegur, saling mengingatkan agar tidak keluar dari nilai,” ujar Novaldy.

PRIMA DMI menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum oleh KPK dan berharap proses penyelidikan berjalan transparan, objektif, serta tanpa pandang bulu.

Novaldy menegaskan bahwa remaja masjid harus ikut mengambil bagian dalam gerakan moral antikorupsi. Ia menyebut PRIMA DMI siap berkolaborasi dengan berbagai elemen untuk memperkuat pendidikan karakter, integritas, dan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi.

“Remaja masjid tidak boleh hanya fokus pada kegiatan seremonial. Kami harus hadir sebagai penjaga moral sosial dan generasi yang berani bersuara untuk kebenaran,” tutupnya.

(red)