Koordinasi Penanggulangan Karhutla: Bupati, Wabup, dan Kapolres Kampar Ikuti Rapat BNPB!
KAMPAR – Menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan.
Bupati Kampar, H Ahmad Yuzar SSos MT, Wakil Bupati Dr Misharti SAg MSi, dan Kapolres Kampar, AKBP Boby Putra Ramadhan SIK ikut serta dalam Zoom Meeting Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pemerintah Pusat.
Rapat virtual ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai provinsi rawan Karhutla di Indonesia. BNPB meminta laporan keadaan terkini di masing-masing daerah, termasuk pemantauan titik-titik panas (hotspot), kesiapan personel gabungan, dan langkah-langkah koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah.
H Ahmad Yuzar dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD dan seluruh unsur terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
“Kita telah melakukan berbagai langkah antisipatif, termasuk patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, serta mempersiapkan peralatan dan personel untuk penanganan cepat bila terjadi kebakaran,” ujarnya.
Wakil Bupati Kampar, Misharti menambahkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peran aktif masyarakat dalam mencegah Karhutla.
“Pencegahan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, perlu keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen dalam menjaga kelestarian alam Kampar,” tegasnya.
Kapolres Kampar, AKBP Boby Putra Ramadhan, menekankan pentingnya sinergitas TNI-Polri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Beliau menyatakan kesiapan Polres Kampar untuk terus berkoordinasi dengan TNI dan instansi lainnya dalam menangani Karhutla di Kabupaten Kampar.
BNPB dalam arahannya juga meminta seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem komando penanganan Karhutla. Rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana Karhutla secara terpadu.
(red)
Tinggalkan Balasan
