Bogor | HSB – Di tengah gencarnya pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah, peran Inspektorat Kabupaten Bogor kerap berada di wilayah yang nyaris tak terlihat publik. Padahal, lembaga ini memegang mandat strategis sebagai pengawas internal pemerintah daerah, yang keberadaannya menjadi garda depan penegakan Hukum Administrasi Negara di tingkat lokal.

Secara prinsip, Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk tata kelola internal birokrasi. Di sinilah tugas utama Inspektorat, memastikan seluruh aparatur pemerintah daerah bekerja sesuai ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip tata kelola yang bersih.

Fungsi ini bukan sekadar formalitas audit atau pemeriksaan laporan. Inspektorat memiliki kewajiban melakukan pengawasan preventif mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sebelum menimbulkan kerugian negara. Pengawasan represif pun dijalankan ketika pelanggaran terjadi, melalui pemeriksaan, pemberian rekomendasi perbaikan, hingga mendorong sanksi administratif sesuai ketentuan.

Dalam praktiknya, tugas Inspektorat meliputi evaluasi kinerja program pembangunan, penelaahan belanja daerah, hingga verifikasi proses pengadaan barang dan jasa. Semua ini berada dalam kerangka hukum yang ketat. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk asas kecermatan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Namun, tantangan terbesar adalah menjaga integritas lembaga itu sendiri. Pengawasan yang lemah atau kompromi pada tekanan politik dapat mengaburkan fungsi Inspektorat, menjadikannya sekadar stempel administratif tanpa daya cegah. Jika hal itu terjadi, tujuan Hukum Administrasi Negara untuk membentuk pemerintahan yang taat hukum dan transparan akan runtuh di level daerah.

Maka, penguatan kapasitas Inspektorat Kabupaten Bogor baik dari segi SDM, independensi, maupun teknologi pengawasan adalah kunci. Sebab, tanpa pengawas internal yang kokoh dan berani, konsep supremasi hukum administrasi hanya akan tinggal di atas kertas.

Penulis: Redaksi Harinsinarbogor.com