Turap Penahan Tanah: Antara Kebutuhan Infrastruktur dan Kepentingan Siapa?
Bogor | HSB – Pembangunan turap penahan tanah yang belakangan marak dilakukan pemerintah daerah, kerap menimbulkan pertanyaan. Untuk siapa sesungguhnya proyek itu dibangun? Apakah benar demi kepentingan masyarakat luas, atau sekadar mengamankan akses dan aset pihak tertentu?
Secara teknis, turap atau retaining wall merupakan konstruksi sipil yang berfungsi menahan pergerakan tanah agar tidak longsor, terutama di area dengan perbedaan elevasi yang tajam. Dasar pembangunannya bisa bersumber dari kajian geoteknik, peta rawan bencana, maupun rekomendasi hasil survei lapangan. Namun, sejumlah proyek turap yang muncul di lapangan sering kali tidak berdiri di kawasan pemukiman warga melainkan di lahan kosong, bahkan di tepi area yang belum memiliki fungsi sosial jelas.
Di sinilah letak persoalannya. Bila turap dibangun bukan untuk melindungi masyarakat atau fasilitas publik, dasar hukumnya patut ditelusuri lebih dalam. Menurut regulasi, setiap kegiatan pembangunan fisik menggunakan dana negara harus didasarkan pada kebutuhan publik yang terukur, bukan sekadar “inisiatif proyek” tanpa analisis manfaat.
“Kalau lokasinya bukan pemukiman, bukan juga akses publik, maka kita perlu bertanya. Apa urgensi teknisnya? Apakah ada risiko longsor yang nyata, atau hanya alasan administratif agar anggaran bisa terserap, seperti proyek Pembuatan TPT Saluran Pembuang Karadenan RW 05 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong,” ujar seorang wartawan khusus konstruksi. Kamis, (30/10/2025).
Dalam konteks tata kelola pembangunan daerah, proyek turap seharusnya melewati tahapan perencanaan yang transparan, mulai dari studi kelayakan teknis, dokumen lingkungan hingga musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Bila tahapan itu diabaikan, proyek rawan disalahgunakan menjadi sekadar simbol “pembangunan fisik” tanpa manfaat sosial yang nyata.
Lebih dari sekadar urusan beton dan batu kali, pembangunan turap adalah soal tanggung jawab moral pemerintah dalam menggunakan uang rakyat. Di tengah keterbatasan anggaran dan tingginya kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan air bersih, setiap proyek semestinya menjawab satu pertanyaan sederhana.
Apakah ini benar-benar untuk masyarakat, atau hanya untuk membenarkan proyek?
(DevChoz)
Tinggalkan Balasan
