Bogor | HSB – Kondisi fasilitas pelayanan publik kembali menjadi sorotan. Di area ruang tunggu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor, sejumlah kursi besi tampak berkarat dan terkelupas, menimbulkan kesan kurang terawat di sebuah kantor yang sejatinya menjadi jantung transparansi dan akuntabilitas belanja daerah.
Kursi-kursi berderet itu tepat di depan pintu masuk layanan, menyambut tamu, konsultan, kontraktor, maupun warga yang datang mengurus administrasi pengadaan. Alih-alih menampilkan wajah profesional lembaga pengelola milyaran rupiah anggaran publik, fasilitas tersebut justru memperlihatkan ketidakpedulian pada standar kenyamanan dan keselamatan minimal.
PASANG IKLAN 
Karatan yang menyelimuti permukaan kursi bukan hanya perkara estetika. Sebagian pinggirannya terlihat tajam dan berpotensi melukai.
“Ini tempat layanan, harusnya menjadi contoh bagaimana pemerintah merawat aset publik. Kalau kursi saja tidak diperhatikan, bagaimana kita yakin soal pengelolaan proyek besar?” ujar seorang pengunjung yang enggan disebut namanya.Kamis, (6/11/2025).
ULP sebagai institusi pengendali proses tender kerap dikaitkan dengan transparansi, good governance, dan integritas. Ruang pelayanan sebagai wajah awal seharusnya merefleksikan nilai tersebut. Fasilitas yang layak bukan soal kemewahan, melainkan menunjukkan tanggung jawab penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan sederhana namun fundamental. Apakah perawatan sarana dasar saja terabaikan? Dan jika iya, apakah hal itu menjadi gambaran lebih besar mengenai budaya perawatan aset pemerintah secara umum?
Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memberikan perhatian lebih, bukan sekadar menunggu fasilitas rusak total untuk kemudian diganti melalui anggaran yang lebih besar. Perawatan rutin adalah bentuk kepedulian yang paling sederhana sekaligus paling penting untuk menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya slogan, tetapi praktik nyata.
Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak ULP mengenai alasan minimnya perawatan fasilitas tersebut. Namun publik tentu menunggu sikap cepat memperbaiki sebelum kritik berubah menjadi ketidakpercayaan yang lebih dalam.
(Deva)
