Ariando Anggara: HIMAROHU Bukan Alat Politik!
PEKANBARU – Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu-Riau (HIMAROHU-RIAU) berada dalam kondisi darurat organisasi. Kekosongan kepemimpinan pasca berakhirnya masa jabatan Pj Ketua Umum 2023–2025 belum juga diisi melalui Musyawarah Besar (Mubes) resmi, justru digantikan oleh aksi sepihak berupa Mubes Luar Biasa (Mubeslub) yang diduga kuat tidak sah dan bertentangan dengan AD/ART.
Ariando Anggara, Ketua Harian HIMAROHU-RIAU periode 2023–2025, mengecam pembajakan organisasi oleh segelintir pihak yang mengklaim diri sebagai pengurus tanpa proses sah.
“Kami sangat menyayangkan Pj Ketua Umum yang terkesan membiarkan HIMAROHU dikuasai oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dugaan adanya deal-dealan politik tanpa melibatkan pengurus aktif jelas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap marwah organisasi,” tegas Ariando, Senin (04/08/25).
Ia juga memperingatkan agar HIMAROHU tidak dijadikan alat kekuasaan oleh elit politik, karena organisasi ini lahir dari semangat independensi dan kaderisasi.
“Organisasi ini bukan milik segelintir elit. HIMAROHU saat ini telah dijual dan dikendalikan oleh tangan-tangan luar yang berkepentingan. Ini ancaman nyata terhadap kedaulatan mahasiswa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ariando menyampaikan secara khusus imbauan dan peringatan kepada Bupati Rokan Hulu, Anton ST, MM agar lebih berhati-hati dan tidak terjebak dalam legitimasi abal-abal yang diklaim oleh oknum-oknum yang tidak sah secara organisasi.
“Kami memperingatkan dan berharap kepada Bupati Rokan Hulu, Bapak Anton ST, MM agar berhati-hati menyikapi konflik ini. Jangan sampai melantik atau mengakui pengurus HIMAROHU yang jelas-jelas mengangkangi AD/ART organisasi. Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin akan timbul perbedaan sikap yang tajam di kalangan mahasiswa, khususnya di tubuh pengurus HIMAROHU yang sah, periode 2023–2025,” jelas Ariando.
Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin persoalan internal HIMAROHU malah menimbulkan kegaduhan di kalangan mahasiswa Rokan Hulu di Riau karena kelalaian dalam menyikapi legitimasi organisasi.
“Kami percaya Bapak Anton sebagai kepala daerah akan bersikap lebih solutif dan penuh kehati-hatian. Jangan sampai ada pengesahan atau pelantikan yang justru memperkeruh keadaan. Kita ingin HIMAROHU pulih sebagai ruang kaderisasi, bukan menjadi alat politisasi,” pungkasnya.
(red)
Tinggalkan Balasan
