Bogor | HSB – Proyek pembangunan Kantor Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan. Dari hasil penelusuran lapangan dan dokumentasi yang beredar, terlihat sejumlah pekerjaan pondasi bore pile dengan kondisi beton yang retak dan penggunaan batu pada saat pengecoran. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai standar pelaksanaan konstruksi yang diterapkan rekanan pelaksana di lapangan.
Pengamat konstruksi dari Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia (IAKI), Nurhadi Pakaya, S.T., menilai pekerjaan pondasi seperti terlihat dalam foto-foto tersebut mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian terhadap prosedur teknis dan mutu beton yang diatur dalam SNI.
PASANG IKLAN 
“Struktur pondasi merupakan elemen paling krusial dalam bangunan gedung. Jika pada tahap awal sudah ditemukan indikasi retakan atau campuran material tidak homogen, maka kekuatan bangunan bisa terpengaruh secara signifikan,” ujar Nurhadi kepada wartawan, Minggu (26/10/2025).
Menurut Nurhadi, adanya batu besar di dalam pengecoran bore pile tidak diperkenankan, sebab dapat menimbulkan rongga udara dan mengurangi daya lekat antara beton dan tulangan besi. Ia juga menyoroti adanya retak permukaan beton yang bisa menandakan proses curing tidak optimal atau campuran mortar tidak sesuai takaran air dan semen.
“Seharusnya pelaksana dan konsultan pengawas memastikan semua tahapan mulai dari uji slump test, takaran air, hingga kepadatan beton dipenuhi sesuai standar. Jika ini diabaikan, maka risiko kerusakan dini pada struktur akan tinggi,” imbuhnya.
Nurhadi menegaskan, Inspektorat Kabupaten Bogor dan Dinas terkait perlu segera melakukan audit teknis terhadap proyek tersebut. Tujuannya, memastikan kualitas konstruksi sesuai spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak terjadi penyimpangan pada tahap pelaksanaan.
“Pemerintah daerah harus tegas. Ini proyek publik, dibangun dengan uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan keselamatan,” tutupnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun konsultan pengawas belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan di lapangan tersebut.
(Team)
