Bogor | HSB – Sebuah proyek rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di wilayah Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Meski anggarannya bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, proyek bernilai Rp1,213 miliar ini dikerjakan di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Namun, hingga kini belum ada kejelasan soal peran dan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor terhadap proyek tersebut.
Proyek ini tercatat pada papan informasi sebagai kegiatan “Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Cisadane–Empang, Perbaikan Pasangan dan Normalisasi Saluran Induk Cisadane Empang”, dengan nomor kontrak 114/PUR.08/SP_RJIP/CILCIS/2025 tertanggal 14 Agustus 2025.
Pelaksana proyek adalah CV. Artha Gemilang Arisentosa, sementara konsultan pengawas tercatat PT. Menara Sukses Konsultan. Proyek ini berada di bawah kewenangan UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
PASANG IKLAN 
Meski secara administratif proyek berada di Kabupaten Bogor, sumber pendanaan yang berasal dari provinsi menimbulkan pertanyaan soal pembagian tugas dan wewenang antar instansi.
Sejumlah pihak menilai, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting agar pengawasan lapangan tidak tumpang tindih atau bahkan terabaikan.
Wartawan mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, menanyakan apa tugas dan fungsi PUPR kabupaten dalam proyek provinsi yang berlokasi di wilayahnya, termasuk soal pengawasan teknis dan pengendalian mutu pekerjaan.
Namun hingga berita ini diturunkan, Kadis PUPR Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang dikirim melalui pesan WhatsApp. Jum’at (31/10/2025).
Pengamat kebijakan publik menilai, diamnya instansi daerah terhadap proyek lintas kewenangan seperti ini bisa membuka celah lemahnya kontrol.
“Meski bukan proyek APBD kabupaten, wilayah pelaksanaan tetap tanggung jawab pemda setempat dalam aspek koordinasi dan pengawasan lapangan,” ujar salah satu pengamat konstruksi yang enggan disebutkan namanya.
Dengan nilai kontrak yang cukup besar dan menyangkut irigasi utama di kawasan Cisadane–Empang, masyarakat berharap proyek ini dikerjakan dengan transparansi dan pengawasan ketat, bukan sekadar formalitas pelaksanaan program tahunan.
(deva)
