Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memastikan pemerintah belum berencana menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) meski terdapat isu teknis di lapangan. Pemerintah akan mengevaluasi Program MBG di seluruh Indonesia agar masyarakat semakin merasa terjamin dan merasakan manfaat dari program tersebut.

“Tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar,” kata Cak Imin di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat.

Ketua Umum PKB itu berharap kasus keracunan ini menjadi bahan evaluasi program tersebut ke depan agar masyarakat semakin merasa terjamin manfaat dari MBG itu sendiri.

“Tentu akan ada evaluasi untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang ada sehingga masyarakat akan semakin merasa terjamin manfaatnya,” ucap Cak Imin.

Sementara itu pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan pihaknya tidak setuju jika Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan buntut temuan kasus keracunan di berbagai wilayah. Said menilai harus ada deteksi yang mendalam dari pemerintah.

“Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu, itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Said mengingatkan pentingnya melakukan deteksi dini pada makanan yang disajikan. Ia menyoroti proses dan waktu makanan dimasak yang menjadi salah satu faktor keracunan di MBG.

“Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena distribusi dan penyajian membutuhkan waktu panjang. Jadi perlu pola baru. Atau setiap sekolah ada satu SPPG sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi. Pihaknya tidak sepakat dengan usulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan karena ada kasus keracunan. Ashabul menilai tujuan program ini mulia.

“Kalau ada yang bilang program MBG harus dihentikan karena ada kasus keracunan atau menu yang kurang terjaga mutunya, menurut saya itu keliru. Program ini punya tujuan mulia, yakni memastikan masyarakat…,” kata Ashabul kepada wartawan di Jakarta.

“Khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan, mendapat makanan sehat dan bergizi. Kalau ada masalah, yang dibenahi adalah sistemnya, bukan programnya dihentikan,” tambahnya.

Selanjutnya, Ashabul memberikan lima saran dalam membenahi masalah tersebut. Pertama, harus memperketat standar kualitas dan pengawasan. Artinya mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, penyimpanan, sampai distribusi, semua harus diawasi secara ketat oleh Dinas Kesehatan dan BPOM.

Kemudian, melakukan perbaikan rantai distribusi dan penyimpanan. Sebab, dia menilai banyak kasus terjadi karena makanan basi dalam perjalanan.

“Maka perlu sistem rantai dingin (cold chain) yang terjamin, dan waktu distribusi harus diawasi dengan baik,” ucapnya.

Dia juga menyinggung peningkatan kapasitas penyedia makanan, terutama UMKM atau katering yang terlibat. Menurut dia, perlu pelatihan tentang higienitas, standar gizi, dan keamanan pangan, sehingga kualitasnya seragam di seluruh daerah.

“Lakukan edukasi masyarakat. Orang tua, guru, bahkan siswa, harus paham bagaimana mengenali makanan yang tidak layak konsumsi, sehingga pengawasan tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari lingkungan sekitar,” kata dia.

Dia juga mengatakan perlu penegakan hukum yang tegas. Kalau ada penyedia yang lalai sampai menyebabkan keracunan maka harus bertanggung jawab secara hukum.

“Jadi solusinya bukan menghentikan MBG. Justru dengan pembenahan bertahap ini, program bisa lebih kuat, lebih aman, dan benar-benar menjadi instrumen negara dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas,” ujarnya.

(Red)