PELALAWAN – Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Biosolar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di SPBU penyangga di Kabupaten Pelalawan tercatat sudah terserap habis atau zero quota.
Kondisi ini terjadi setelah satu SPBU berhenti beroperasi akibat kebakaran, sehingga seluruh beban konsumsi masyarakat dan armada angkutan barang beralih ke satu titik.
Perwakilan pelaku usaha hilir migas di Pelalawan, Hamdan, menegaskan situasi ini adalah force majeure.
“Ini force majeure. Kami ingin melayani maksimal, tapi terbentur kuota ketat BPH Migas. Kalau kami salurkan melebihi kuota tanpa diskresi resmi, kami harus bayar selisih harga keekonomian. Perlu intervensi pemerintah dan Pertamina segera,” ujar Hamdan, Kamis (19/11/2026).
Sistem pemesanan atau Delivery Order pun tertahan, karena SPBU tidak bisa menambah pasokan lantaran terancam sanksi over quota dari regulator.
Dampaknya, antrean kendaraan mengular hingga 3-5 jam dan stok kerap kosong sejak siang hari. Situasi kian kritis karena musibah ini bertepatan dengan lonjakan angkutan barang menjelang libur akhir tahun.
“Pelalawan merupakan koridor utama distribusi komoditas dan sembako antarprovinsi di Sumatera. Terbakarnya satu SPBU memutus suplai ribuan liter BBM per hari,” kata Hamdan.
Kapasitas dispenser dan alokasi harian SPBU penyangga kini tidak lagi mampu mengimbangi lonjakan antrean truk bertonase besar. Keterlambatan pengiriman dikhawatirkan memicu pembengkakan biaya operasional dan berujung lonjakan inflasi daerah menjelang pergantian tahun.
Untuk itu, sopir truk, warga sekitar serta pengelola mendesak tiga langkah. Pertama, Dinas ESDM Provinsi Riau segera terbitkan Surat Rekomendasi Alokasi Darurat dengan menetapkan kebakaran SPBU sebagai kondisi kahar pelayanan publik.
Kedua, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Fuel Terminal Sei Siak diminta mengalihkan sementara alokasi kuota SPBU yang terbakar ke SPBU penyangga terdekat, serta menambah pengiriman mobil tangki pada malam hari.
“Pengelola SPBU penyangga memastikan tangki pendam siap menampung pasokan tambahan dari Fuel Terminal Sei Siak. Verifikasi QR Code Subsidi Tepat juga akan diperketat agar pasokan darurat tepat sasaran,” ucap Hamdan.
Ketiga, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan BPH Migas diminta mengawal legalitas penyesuaian kuota darurat ini ke tingkat pusat, agar pasokan tambahan tercatat sah dalam sistem kuota nasional.
(red)
