Menolak Digusur, Warga Terdampak TNTN Siap Mati di Tanah Sendiri
PEKANBARU – Koordinator Utama Lapangan Aksi Unjuk Rasa AMMP, Wandri Saputra Simbolon usai bertemu perwakilan Pemprov Riau dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk merelokasi mereka dari kawasan TNTN, Senin (21/07).
“Kita tolak relokasi mandiri dan skema transmigrasi lokal seperti yang disampaikan oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid. Relokasi bukan solusi tapi pengusiran paksa terhadap masyarakat adat dan lokal yang sudah menetap lama disana,” kata Wandri.
Dalam pertemuan itu Wandri dan sejumlah demonstran diterima oleh Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi yang mewakii Gubernur Riau.
Pada mediasi tersebut, Wandri menyampaikan masyarakat Pelalawan tak ingin digusur sampai ada solusi yang tepat dan terbaik untuk mereka. Rencananya, relokasi mandiri dilangsungkan pada 22 Agustus 2025 mendatang.
“Kami siap mati di tanah sendiri. Kami tidak bersedia meninggalkan rumah dan kebun hanya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kami juga bukan cukong, kami rakyat kecil yang ingin hidup damai di tanah sendiri,” ujar Wandi.
Dari hasil pertemuan, Wandri mengaku bisa bernafas lega, karena Bupati, Pelalawan Zukri Misran menjamin langsung tidak ada relokasi hingga ada solusi terbaik.
“Ya, sedikit lega mendengar jawaban dari Bupati Pelalawan yang menjamin langsung, tidak ada relokasi mandiri hingga ada solusi terbaik,” tukasnya.
Hasil keputusan mediasi dengan Pemprov Riau lainnya adalah, masyarakat Pelalawan bersedia melakukan pendataan jika ada surat dengan kop resmi dari Pemkab Pelalawan dan akan dirilis secara terbuka di media.
Selain itu, Satgas PKH juga diminta tidak membawa senjata di lokasi, guna memberikan rasa aman dan kondusif.
“Keberadaan Satgas PKH dengan senjata lengkap di lokasi TNTN dinilai terlalu berlebih-lebihan,” ucapnya.
Kadis Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi dan Bupati Pelalawan, Zukri Misran menemui langsung belasan perwakilan warga yang mengatasnamakan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Pelalawan.
Bupati Zukri Misran mengatakan salah satu kunci solusi masalah ini adalah dengan melakukan pendataan akurat dan lengkap, agar tidak ada kendala saat sampai di pemerintah pusat.
“Sekarang kita fokus dengan data. Jika tidak lengkap, bagaimana bisa presentasi di pemerintah pusat? Jika ditanya jumlah warga, lokasi, legalitas, lalu tidak ada data yang lengkap bagaimana Gubernur mau sampaikan?” ujar Zukri Misran kepada para demonstran.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi turut menekankan bahwa pendataan adalah kunci utama dalam penyelesaian permasalahan bagi masyarakat Pelalawan.
Kadis Perkebunan Riau itu menjelaskan, kehadirannya dan Bupati Zukri Misran dalam diskusi ini adalah wujud nyata kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya, serta menunjukkan komitmen kuat dalam mencari solusi.
“Langkah awal adalah pendataan dan inventarisasi. Ini penting agar kita punya data yang akurat untuk menentukan solusi. Pendataan dimulai pada 20 Juli lalu dan dijadwalkan selesai pada 27 Juli 2025 ini. Masih ada waktu satu minggu lagi,” pungkasnya.
(red)
Tinggalkan Balasan
