Jakarta (Hsb)- Komisi IV DPRK Aceh Utara terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak untuk kepastian berjalannya dengan baik proyek Bendungan Krueng Pasee yang sampai saat ini belum kunjung selesai yang dibiayai dengan dana ABPN.
Sejumlah anggota Komisi IV baru saja melakukan koordinasi terkait kondisi proyek Bendungan Krueng Pasee dengan Ketua Forbes DPR RI Asal Aceh, Nasir Jamil di Senayan, Jakarta, Sabtu (10/09/22).
Kunjungan dilakukan untuk menyampaikan pemasalahan hajat hidup masyarakat di 9 kecamatan di Aceh Utara yang tidak dapat bertani karena terputusnya aliran air. Dalam kesempatan ini Komisi IV juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera I, selaku wakil pemerintah pusat yang mengelola proyek nasional di daerah agar secepatnya menyelesaikan bendungan tersebut.
“Namun sampai sekarang belum ada respon yang memadai, sehingga kami berinisiatif melaporkan ini kepada bang Nasir Djamil di Senayan,” kata Nasrizal, Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara yang akrab disapa Cekbay.
Pertemuan itu juga ikut didampingi oleh Zulkifli (Joel Panton), H. Saifuddin dan beberapa staf sekretariat DPRK Aceh Utara.
Dalam pertemuan itu Nasir Djamil menyampaikan akan menindaklanjuti masalah ini di pembahasan Banggar DPR RI sebagai respon terhadap permasalahan yang ada di Aceh Utara sekarang.
“Gebernur sebagai wakil pemerintah pusat harus saling bersinergi dengan pemerintah daerah terutama mengenai program-program nasional yang dilakukan di daerah. Pihak Balai selaku wakil kementrian juga harus mampu mempresentasikan kegiatannya supaya timbul kesepahaman antara daearah dengan pusat terhadap proyek yang sedang dikerjakan,” tambah Nasir Jamil.
Mengutip penjelasan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Joel Panton menyampaikan bahwa terputusnya aliran air sebagai akibat dari dibangunnya proyek baru Bendungan Krueng Pasee setelah bendungan lama ambruk.
“Itu soal teknis proyek sebenarnya. Jadi air memang harus ditutup sementara pekerjaan dilakukan. Tapi ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama, karena banyak sekali masyarakat terdampak. Pihak kontraktor harus berkerja secepatnya dan tidak boleh lamban,” harap Joel Panton.
Saat dikonfirmasi ulang CBNPost, Cekbay juga menyampaikan bahwa sejatinya ada jalur alternatif yang dibangun sambil menunggu proyek selesai.
“Ada upaya untuk jalur alternatif, tapi melihat batas waktu penyelesaiannya di Oktober, kan hampir berbarengan dengan akhir tahun proyek induk. Kita khawatir itu tidak efektif. Kontraktor harus punya kepastian agar masyarakat banyak tidak dirugikan terlalu lama,” ucap Nasrizal seraya menekankan pihak Balai dan rekanan agar secepatnya menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
Nasrizal juga membantah pernyataan Ketua Gerakan Pemuda Berusahatani (GEUPEUBUT), Zulfikar di salah satu media yang menyatakan DPRK Aceh Utara tidak merespon aspirasi masyarakat Aceh Utara dan hanya duduk-duduk saja. [Ags/Red)
