Diamnya Penguasa, Ramainya Percaloan Proyek

Bogor | HSB – Ketika anggaran daerah berbicara dalam angka triliunan, diamnya pejabat publik bisa terdengar lebih lantang daripada ketukan palu sidang. Begitulah suasana yang menyelimuti Pemerintah Kabupaten Bogor dalam beberapa hari terakhir, saat dugaan praktik percaloan tender proyek mulai menyeruak ke permukaan.

Bukan sekadar bisik-bisik tetangga atau kabar dari lorong gelap. Sumber informasi berasal dari seorang kontraktor lokal yang mengaku dihubungi rekan seprofesi sebuah “penawaran tak resmi” terkait proyek pemerintah yang konon tinggal pilih, asal bersedia menyetor fee di muka. Bahkan, besaran persen sudah ditentukan sebelum dokumen tender dibuka. Seperti dikutip dari laman resmi Nuntium.id

Yang membuat kening berkerut, rumor ini menyeret nama oknum yang dikaitkan dengan tim sukses Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Terlalu keras untuk diabaikan, terlalu tajam untuk tidak ditelusuri.

Mengikuti kaidah jurnalistik mengajukan konfirmasi pada Jumat, 18 April 2025, melalui pesan WhatsApp kepada Bupati Bogor dan Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: benarkah ada aroma permainan dalam tender proyek yang melibatkan lingkaran tim sukses?

Namun hingga hari ini, 23 April 2025, yang diterima redaksi hanyalah sunyi. Tak ada jawaban. Tak ada klarifikasi. Seolah dugaan ini tak cukup penting untuk direspons.

Padahal publik tak menuntut penjelasan panjang. Cukup jawaban tegas: ya, tidak, atau klarifikasi singkat. Bahwa kabar ini fitnah, atau sebaliknya, ada langkah korektif yang tengah disiapkan. Namun keheningan yang berlarut hanya menambah tanya: apakah diam adalah bentuk pengakuan yang tak bersuara?

Sikap Inspektorat pun dipertanyakan. Sebagai “polisi internal” pemerintah daerah, seharusnya ada upaya pengumpulan data atau langkah pemeriksaan, bukan tenggelam dalam birokrasi yang beku.

Dugaan percaloan proyek bukan isu baru. Sudah menjadi rahasia umum: ada “pintu belakang” bagi yang mampu melobi dan menyetor. Sistem tender yang mestinya bersih dan kompetitif, kerap kali hanya menjadi panggung formalitas drama administrasi yang usang.

Ketika transparansi hanya jadi kata manis di spanduk acara, publik berhak bertanya: untuk siapa sesungguhnya proyek-proyek ini dikerjakan? Untuk rakyat, atau untuk lingkar kekuasaan?

Wartawan akan terus menggali, menelusuri, dan membuka ruang konfirmasi. Sebab menjaga nurani publik bukan pekerjaan yang bisa ditunda.

Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Bogor dan Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dikirimkan redaksi Nuntium.id terkait dugaan praktik percaloan proyek di lingkungan Pemkab Bogor.

(Deva)