Sukabumi – Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Rohmat Hidayat, saya mengingatkan Bupati Sukabumi Drs.H.Asep Japar. M.M mengenai banyaknya dugaan keras permainan di perealisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2025.
Yang mana menurut saya Dugaan-dugaan itu amat sangatlah nampak di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga jelas Bupati wajib di ingatkan agar tidak ada lagi catatan buruk Birokrasi di mata hukum, ujar Rohmat pada Minggu 27 juli dalam acara kopi santai.
“Untuk selanjutnya Bupati Sukabumi agar lebih intens dan ekstra lagi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan perealisasian anggaran di beberapa OPD, yang diduga keras masih banyak manuver atau permainan yang akan merugikan keuangan masyarakat” cetus Rohmat dalam acara kopi bareng dengan awak media pada Minggu 27 juli 2015.
Ia pun menambahkan, pihak-pihak yang saat ini dalam sorotan LPI hampir ada 10 OPD yang diduga keras bermain di ranah anggaran mulai dari Setwan, Kesbangpol, Dinas DPPKB, Dinas Pariwisata, Dinas Budpora, DPKAD, Setda , Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan Dan juga DMPTSP sehingga ke sepuluh OPD itu wajib untuk di lakukan monitoring dan pengawasan lebih ” Tegas Rohmat
Sehingga dengan adanya hal itu kami LPI telah memiliki banyak bukti kuat yang didapatkan, bahkan sudah masuk kepada tahapan resume analisa yang akan segera di persiapkan untuk di serahkan kepada APH.
Yang mana jelas dengan adanya dua Dinas tersandung kasus Korupsi baru-baru ini, itu jelas menjadi cambukan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, sehingga wajib Bupati melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak lagi menambah deretan panjang kasus Tipikor seperti yang terjadi pada DLH, pungkasnya.
Resty Ap