Bogor | HSB – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Jasinga, Ama Dery, menilai arah pembangunan di wilayah barat Kabupaten Bogor masih menyisakan persoalan mendasar yang luput dari prioritas pemerintah. Konflik agraria dan lemahnya penguatan ekonomi berbasis pertanian.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Jasinga untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor 2027, Ama menyoroti alokasi anggaran indikatif kecamatan yang mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Anggaran tersebut, kata dia, telah dibagi ke berbagai program, namun belum sepenuhnya menyentuh masalah struktural yang dihadapi warga.
“Secara angka, Musrenbang ini sudah terbuka. Alokasi Kecamatan Jasinga sekitar Rp 10 miliar lebih dan sudah didistribusikan ke berbagai kegiatan,” kata Dery, Rabu, (04/02/2026). “Tapi pembangunan tidak cukup berhenti di fisik dan peningkatan SDM.”
Menurut dia, persoalan agraria di Jasinga merupakan bom waktu sosial yang selama ini dibiarkan berlarut. Ia menyebut masih terdapat warga yang tinggal puluhan tahun tanpa kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.
Di Desa Cikopomayak, misalnya, sejumlah rumah warga hingga kini belum memiliki kejelasan status kepemilikan lahan. Padahal, masyarakat di wilayah tersebut telah bermukim lintas generasi, bahkan hingga generasi ketiga dan keempat.
“Ini soal legal standing warga negara. Mereka tinggal di situ bukan satu atau dua tahun, tapi puluhan tahun. Negara seharusnya hadir memberi kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Cikopomayak. Konflik dan ketidakjelasan status lahan juga ditemukan di Desa Wirajaya, tepatnya di Kampung Cibentang dan Kampung Haur Bentes.
Bagi KNPI Jasinga, penyelesaian konflik agraria tidak bisa dibebankan pada satu institusi. Diperlukan keterlibatan lintas pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, instansi pertanahan, hingga pemerintah pusat untuk memutus mata rantai ketidakpastian yang menjerat warga.
Selain agraria, Dery juga mengkritik orientasi pembangunan ekonomi yang dinilai belum berpijak pada karakter wilayah. Ia menilai Jasinga memiliki potensi besar di sektor pertanian yang selama ini belum dikelola secara serius sebagai basis ekonomi daerah.
“Kalau bicara ekonomi industri, Jasinga punya kekhasan. Kultur kami adalah pertanian. Ini yang seharusnya diperkuat,” katanya.
Menurut Dery, pengembangan pertanian tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga berkaitan langsung dengan agenda ketahanan pangan. KNPI Jasinga, kata dia, berencana terlibat langsung dalam pengelolaan program ketahanan pangan di tingkat kecamatan.
“Hari ini kita bicara pertanian. Ke depan, kami ingin mendorong ketahanan pangan yang dikelola KNPI sendiri, sebagai bagian dari kontribusi pemuda,” ujarnya.
Musrenbang Kecamatan Jasinga menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, tanpa keberanian menjadikan persoalan agraria dan pertanian sebagai prioritas kebijakan, Dia khawatir pembangunan hanya akan melahirkan proyek-proyek jangka pendek tanpa menyentuh akar persoalan warga.
(DevChoz)