Jakarta, β Ditengah berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan Sensus Ekonomi 2026 penting dilakukan agar pemerintah memiliki data yang akurat dalam menyusun kebijakan.
Penegasan ini disampaikan Amalia agar masyarakat tidak salah paham dan turut mendukung kelancaran pendataan ekonomi nasional demi kemajuan bersama. Amalia mengibaratkan Sensus Ekonomi sebagai medical checkup bagi kondisi ekonomi Indonesia.
“Sensus ekonomi itu pada dasarnya seperti medical check up untuk kondisi ekonomi Indonesia. Layaknya seperti kita sebagai manusia harus di-check rutin kondisi terkini badan kita atau kondisi kesehatan kita,” ujar Amalia kepada wartawan di Jakarta.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi data bagi arah kebijakan pemerintah dibidang ekonomi atau menjadi dasar “resep kebijakan”.
“Tanpa data, resep akan salah. Tanpa data dari hasil medical check up, resep akan salah dan dokter hanya bisa meraba-raba atau mengira-ngira saja,” tegasnya.
Amalia menekankan sensus ekonomi harus dilakukan secara rutin. Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan yang ke lima kali sejak pertama kali dilakukan BPS pada 1986, kemudian tahun 1996, 2006, 2016, dan 2026.
“Medical check up memang harus rutin, seperti halnya manusia memeriksakan kesehatan,” ujarnya.
Kepala BPS menjelaskan pelaksanaan sensus di Indonesia sudah memiliki dasar undang-undang. “Sudah merupakan ketentuan dan amanat undang-undang bahwa untuk setiap jangka waktu atau tahun yang berakhiran angka 0, misalnya tahun 2010, tahun 2020 atau tahun 2030, BPSmelaksanakan Sensus Penduduk. Sedangkan untuk tahun yang berakhiran angka 3,seperti 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013, 2023, BPS melaksanakan Sensus Pertanian.” jelas Amalia.
“Inti atau manfaat jenis-jenis sensus ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh data terkini dan terlengkap yang akan menjadi kompas atau dasar bagi arah bangsa dan pedoman bagi pemerintah dalamm enentukan kebijakan,”katanya.
Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Sangat Penting
Amalia menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki urgensi khusus karena struktur ekonomi Indonesia telah berubah sangat cepat dalam 10 tahun terakhir. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu pemicu utama perubahan tersebut.
“Sebelum pandemi, belanja online belum menjadi kebiasaan. Sekarang justru transaksi daring jauh lebih besar dibandingkan transaksi offline,” ujarnya.
Perubahan juga terjadi pada fungsi pusat perbelanjaan. Jika dulu mal identik sebagai tempat berbelanja, kinimal telah bertransformas imenjadi life style center.
“Orang datang kemal untuk berkumpul, makan bersama keluarga atau teman, menikmati hiburan, dan aktivitas lainnya,” kata Amalia.
Perubahan aktivitas dan struktur ekonomi seperti ini, lanjut Amalia, harus di data. Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS ingin menangkap berbagai jenis aktivitas ekonomi baru.
“Kami ingin menangkap berbagai jenis aktivitas ekonomi baru sehingga pemerintah memiliki data terkini untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
BPS Jamin Kerahasiaan Data Masyarakat
Amalia juga meminta masyarakat tidak khawatir memberikan data kepada petugas resmi. “Saya ingin menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir bahwa rahasia data yang kami kumpulkan akan kami jaga dengan baik. Keamanan datapun kami jaga dengan baik,” kata Amalia.
Ia berharap dukungan seluruh lapisan masyarakat agar Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan zaman.
(Red)
