Cilegon – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon mendapat apresiasi dari Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida R. Rasahan, atas penyelenggaraan pelayanan pembinaan kemandirian dan kepribadian bagi Warga Binaan. Anggota Ombudsman RI menyampaikan apresiasi tersebut saat mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pelayanan Publik. Selanjutnya, kegiatan serta Diskusi dan Tanya Jawab bersama Ombudsman RI di Aula Lapas Kelas IIA Cilegon, Rabu (11/11/2026) juga menjadi momen penting.
Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Wahyu Trah Utomo, bersama jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai mengikuti kegiatan tersebut. Kunjungan Anggota Ombudsman RI ini menjadi kesempatan bagi Lapas Cilegon untuk menunjukkan pelaksanaan program pembinaan. Selain itu, hal ini juga memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas.
Ombudsman RI Apresiasi Program Pembinaan Warga Binaan
Dalam kesempatan tersebut, Syafrida R. Rasahan memberikan apresiasi terhadap upaya Lapas Cilegon dalam menyelenggarakan pembinaan kemandirian dan kepribadian bagi Warga Binaan.
Program pembinaan tersebut menjadi bagian penting dari proses pemasyarakatan. Hal ini karena membekali Warga Binaan dengan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai positif sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat.
Melalui pembinaan kemandirian, Lapas Cilegon mendorong Warga Binaan mengembangkan keterampilan produktif dan kemampuan berwirausaha. Sementara itu, pembinaan kepribadian membantu mereka memperkuat karakter, kedisiplinan, kesadaran hukum, serta nilai-nilai moral dan spiritual.
Apresiasi Ombudsman RI tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Lapas Cilegon. Selain itu, apresiasi ini mendorong mereka untuk terus mengembangkan program pembinaan yang memberikan manfaat nyata bagi Warga Binaan.
Perkuat Pelayanan Publik yang Profesional dan Akuntabel
Selain memberikan apresiasi, Syafrida R. Rasahan juga mengingatkan pentingnya komitmen seluruh petugas dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari maladministrasi.
Ia menegaskan bahwa setiap penyelenggara layanan harus mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
βPelayanan publik harus dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Setiap petugas harus memiliki integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit atau tidak mendapatkan hak pelayanan sebagaimana mestinya,β ungkap Syafrida R. Rasahan.
Kalapas Cilegon Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pembinaan
Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Wahyu Trah Utomo, menyampaikan bahwa apresiasi dari Ombudsman RI menjadi dorongan bagi seluruh jajaran. Dengan demikian, mereka akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan bagi Warga Binaan.
Ia menegaskan bahwa Lapas Cilegon tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak Warga Binaan. Namun, mereka juga berupaya menghadirkan program pembinaan yang mampu membangun karakter, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
βApresiasi dari Ombudsman RI menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian maupun kepribadian. Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembinaan memberikan manfaat nyata dan menjadi bekal bagi Warga Binaan setelah menyelesaikan masa pidananya,β ungkap Wahyu Trah Utomo.
Wujudkan Pemasyarakatan yang Humanis dan Produktif
Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Cilegon semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada hasil pembinaan.
Lapas Cilegon akan terus mengoptimalkan pembinaan kemandirian dan kepribadian sebagai bagian dari upaya mempersiapkan Warga Binaan menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri. Kemudian, mereka juga diharapkan menjadi pribadi produktif, serta siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.
(Red)