Bogor | HSB – Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah melaksanakan proyek rehabilitasi bangunan perkuatan tebing di RW 09, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Proyek yang bernilai Rp198,9 juta ini dikerjakan oleh CV Agung Dwitama dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender, dimulai sejak 9 September 2025.

Namun, proyek yang dibiayai APBD Kota Bogor 2025 ini menuai sorotan. Pasalnya, pada papan informasi kegiatan tidak tercantum nama konsultan perencana maupun konsultan pengawas yang seharusnya terlibat dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi. Padahal, menurut regulasi, keberadaan konsultan merupakan instrumen vital untuk memastikan desain sesuai kebutuhan teknis serta mengawasi mutu pelaksanaan di lapangan.

Seorang wartawan konstruksi menilai absennya konsultan dapat berdampak serius terhadap kualitas bangunan.

“Kalau tidak ada konsultan perencana, desain seringkali hanya copy-paste dari proyek sebelumnya. Tanpa konsultan pengawas, tidak ada kontrol yang objektif atas mutu material dan metode kerja kontraktor,” ujarnya kepada HSB.com, Senin, (22/09/ 2025).

Praktik semacam ini bukan kali pertama terjadi di proyek skala daerah. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah kerap dipertanyakan lantaran minimnya keterlibatan tenaga profesional.

“Kalau pekerjaan hanya mengandalkan kontraktor tanpa pengawasan independen, potensi gagal konstruksi sangat besar. Apalagi ini menyangkut perkuatan tebing yang berisiko longsor,” kata sumber yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas PUPR Kota Bogor belum memberikan penjelasan mengenai absennya konsultan perencana dan pengawas dalam proyek tersebut.

Publik kini menunggu apakah hasil konstruksi senilai hampir Rp200 juta itu benar-benar mampu bertahan lama, atau justru menjadi proyek tambal sulam yang memperlihatkan lemahnya manajemen pembangunan di Kota Bogor. (DevChoz)