Bogor | HSB – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bogor kembali mengalokasikan anggaran bernilai jumbo untuk kebutuhan infrastruktur jalan. Berdasarkan data pengadaan tahun anggaran 2026, DPU menganggarkan Rp1,51 miliar untuk paket Pengadaan Lapisan Atas UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah II Ciawi. Senin, (22/6/2026).
Paket pengadaan tersebut menggunakan metode E-Purchasing dan saat ini masih berstatus on process. Penyedia yang tercatat dalam pengadaan itu adalah PT Banyuaji Sejahtera Abadi dengan nilai transaksi mencapai Rp1.510.547.782.
Sekilas, pengadaan lapisan atas atau material perkerasan jalan merupakan kebutuhan rutin untuk menunjang pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruas jalan. Namun besarnya anggaran yang digelontorkan menimbulkan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab kepada publik.
Hingga kini belum terlihat secara rinci jenis material yang dibeli, volume kebutuhan, lokasi penggunaan, maupun dasar perhitungan harga satuan yang digunakan. Padahal, keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk memastikan anggaran miliaran rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat pengguna jalan.
Pengadaan melalui e-katalog memang dirancang untuk mempercepat proses belanja pemerintah. Namun mekanisme tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban transparansi dan prinsip efisiensi. Justru karena prosesnya berlangsung lebih cepat, pengawasan publik menjadi semakin penting agar tidak terjadi pembelian dengan spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam konteks pemeliharaan jalan, kualitas material lapisan atas memiliki pengaruh besar terhadap umur layanan jalan. Kesalahan spesifikasi atau kualitas material yang rendah berpotensi menyebabkan kerusakan dini, sehingga pemerintah kembali mengeluarkan anggaran perbaikan dalam waktu singkat.
Karena itu, publik berhak mengetahui apakah harga Rp1,51 miliar tersebut telah melalui kajian kebutuhan yang memadai. Berapa volume material yang akan dibeli? Untuk ruas jalan mana saja material tersebut digunakan? Apakah harga yang dipilih merupakan harga paling kompetitif di dalam katalog elektronik? Dan bagaimana mekanisme pengawasan mutu material setelah barang diterima?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan mengingat kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bogor masih kerap dikeluhkan masyarakat akibat kerusakan yang berulang. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, setiap belanja infrastruktur dituntut menghasilkan kualitas pekerjaan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Redaksi menilai DPU Kabupaten Bogor perlu membuka secara rinci spesifikasi teknis, volume pengadaan, serta rencana pemanfaatan material yang dibeli. Transparansi bukan hanya soal memenuhi administrasi pengadaan, tetapi juga memastikan uang rakyat digunakan secara efektif dan memberikan hasil yang terukur.
Hariansinarbogor.com akan menelusuri lebih lanjut profil penyedia, spesifikasi lapisan atas yang dibeli, harga pasar material sejenis, lokasi penggunaan barang, serta kesesuaian antara nilai kontrak dan kebutuhan riil di lapangan. Temuan tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian pengawasan penggunaan anggaran infrastruktur Kabupaten Bogor tahun 2026.
(DevChoz)
