Bogor | HSB – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sebesar Rp313,4 juta untuk kegiatan rapat atau pertemuan dalam kota yang akan digelar di hotel berbintang pada Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data rencana pengadaan pemerintah daerah, paket kegiatan tersebut tercatat dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp313.403.000 dengan metode pemilihan penyedia melalui E-Purchasing dan masuk dalam kategori pengadaan Jasa Lainnya.
Dalam uraian pekerjaan disebutkan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk uang saku peserta dari unsur masyarakat, biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, serta penggantian transportasi peserta.
Sementara itu, spesifikasi kegiatan mencantumkan pelaksanaan rapat di hotel bintang tiga, bintang empat, hingga bintang lima dengan kategori paket residential maupun fullboard bagi peserta setingkat pejabat eselon II ke bawah. Seluruh kegiatan direncanakan berlangsung pada Februari 2026, mulai dari proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak.
Pengalokasian anggaran rapat di hotel berbintang kembali memunculkan pertanyaan mengenai prioritas belanja daerah di tengah tuntutan efisiensi penggunaan anggaran publik. Pasalnya, sejumlah kementerian dan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir didorong untuk menekan belanja seremonial serta mengoptimalkan penggunaan fasilitas kantor pemerintah guna mengurangi beban anggaran.
Di sisi lain, penggunaan hotel sebagai lokasi rapat memang masih diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kebutuhan kegiatan maupun efisiensi pelaksanaannya.
Meski demikian, publik berhak mengetahui alasan pemilihan lokasi rapat di hotel berbintang serta rincian jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut.
Transparansi menjadi penting untuk memastikan setiap rupiah yang bersumber dari APBD digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Pertanyaan yang layak diajukan kepada Kesbangpol Kabupaten Bogor.
Mengapa kegiatan rapat harus dilaksanakan di hotel berbintang, bukan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah? Berapa jumlah peserta dari unsur masyarakat yang akan menerima uang saku dan fasilitas kegiatan tersebut? Apa indikator keberhasilan dan manfaat konkret kegiatan senilai Rp313,4 juta itu bagi masyarakat Kabupaten Bogor?
Data pengadaan menunjukkan anggaran tersebut telah direncanakan sebagai satu paket kegiatan dengan pelaksanaan pada Februari 2026. Kini, yang ditunggu publik adalah penjelasan mengenai urgensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut.
(DevChoz)
