Bogor | HSB – Di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks, alokasi anggaran sebesar Rp313,4 juta untuk paket Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor memunculkan pertanyaan publik.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026, paket dengan kode RUP 65410694 tersebut diperuntukkan bagi kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dengan skema paket residential maupun fullboard di hotel berbintang tiga hingga lima. Paket ini juga mencakup uang saku peserta unsur masyarakat serta pengganti transportasi.
Secara administratif, penganggaran kegiatan rapat dan koordinasi merupakan bagian dari fungsi pemerintahan. Namun di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius, muncul pertanyaan mendasar mengenai urgensi penggunaan hotel berbintang untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Bogor sendiri.
Sejumlah warga yang dimintai tanggapannya menilai pemerintah daerah perlu lebih transparan dalam menjelaskan manfaat langsung dari kegiatan tersebut kepada masyarakat.
“Kalau memang untuk kepentingan masyarakat dan hasilnya jelas, tentu tidak masalah. Tapi publik berhak tahu apa output kegiatan itu, siapa pesertanya, dan mengapa harus menggunakan hotel berbintang,” ujar seorang warga Kecamatan Cibinong yang enggan disebutkan namanya. Jumat, (19/6/2026).
Pendapat serupa disampaikan warga lainnya yang mempertanyakan efektivitas belanja perjalanan dinas ketika pemerintah pusat dan daerah sedang didorong untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Hingga berita ini ditulis, informasi yang tersedia dalam dokumen RUP baru sebatas perencanaan anggaran dan ruang lingkup kegiatan. Penjelasan lebih rinci mengenai kebutuhan, tujuan, serta manfaat kegiatan masih diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Hariansinarbogor.com akan terus mendalami temuan ini dengan menelusuri dokumen perencanaan, pelaksanaan, rincian komponen biaya, pihak penyedia jasa, serta meminta penjelasan dari pejabat terkait guna memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
(DevChoz)
