Jakarta β Di usia kemerdekaan yang semakin matang, wajah perekonomian Indonesia telah berubah cepat. Aktivitas jual-beli kini tak lagi hanya di pasar dan toko, tapi pindah ke layar ponsel. Lahirlah ekonomi digital, gig economy, dan jutaan UMKM yang naik kelas dengan bantuan teknologi.
Untuk memotret perubahan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sebagai pendataan lengkap terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin beragam di era digital.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, Sensus Ekonomi 2026 adalah agenda 10 tahunan yang menjadi “hajat besar bangsa”.
“Tentunya di tahun 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Ini adalah kesempatan emas kita semua untuk melakukan pendataan lengkap tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia,” ujar Amalia.
Menurut Amalia, pendataan mencakup berbagai aktivitas ekonomi, termasuk usaha dan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan platform digital. Hasil pendataan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.
“Suara dari masyarakat akan tercatat dan apa yang sebelumnya tidak terlihat sekarang menjadi terlihat oleh pemerintah. Dengan begitu pemerintah bisa menyiapkan intervensi yang tepat,” jelasnya.
Data hasil sensus nantinya akan menjadi fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat. Sektor yang didata meliputi perdagangan, informasi dan komunikasi, hingga berbagai jasa yang kini banyak digerakkan lewat platform digital.
Untuk mendukung kualitas dan pemantauan proses pendataan, BPS memanfaatkan teknologi melalui Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), antara lain dengan fitur geotagging dan pencatatan durasi wawancara. Sementara itu, bagi unit usaha yang menjadi sasaran pengisian mandiri, pendataan dilakukan melalui Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).
Amalia menekankan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Keterbukaan memberikan data bukan hanya kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata warga negara dalam mengisi kemerdekaan.
“Membangun data itu memang mahal. Tapi membangun negara tanpa data akan jauh lebih mahal lagi, karena arah kebijakannya tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut dia, BPS mengajak seluruh pelaku usaha, dari warung kecil hingga startup digital, untuk menyambut petugas dan memberikan data dengan benar. Karena setiap data yang masuk adalah satu langkah Indonesia memahami kekuatannya sendiri di usia 81 tahun kemerdekaan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Jakarta pada Jumat (14/8/2026). Prabowo mengungkapkan bahwa angka makro ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan BPS.
βSaya mendapatkan data bahwa sudah lebih dari 10 tahun kita belum melaksanakan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir Agustus 2026, yang dikerjakan oleh 251 ribu petugas sensus, bekerja di seluruh desa-desa perlu kita pastikan berhasil,β tegas Prabowo.
Dalam kesempatan ini, Prabowo meminta pada masyarakat tidak hanya untuk mengisi formulir sensus dengan serius dan jujur, melainkan juga mengajak semua orang untuk mengisi dengan sejujurnya.
Prabowo juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data sensus ekonomi akan digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan dan anggaran yang tepat.
(Red)
