Harian Sinar Bogor || Banjarmasin, Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, terdapat 4 bidang yang menjadi fokus, yaitu pengembangan industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah. Keempat fokus ini perlu selaras pengembangannya, baik di pusat maupun daerah.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari berbagai pihak untuk penguatan sektor-sektor ini, salah satunya dari Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
“Kehadiran KDEKS di Kalimantan Selatan tentu saya harapkan dapat mengakselerasi beragam capaian dalam keempat bidang tersebut,” tegas Wakil Presiden (Wapres) dalam sambutannya pada acara Pengukuhan KDEKS Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Peresmian Kalsel Nasional Halal Fair 2023 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Selasa (11/04/2023).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa sertifikasi halal pada tahun 2024 nanti sudah wajib dimiliki oleh seluruh pelaku industri halal. Karenanya, ia meminta proses sertifikasi halal ini dapat segera terpenuhi.
“Saya mendapat laporan bahwa diantara lebih dari 23.000 produk makanan dan minuman yang tercatat pada Dinas Perindustrian Kalsel, baru sekitar 2.000 produk yang bersertifikasi halal,” papar Wapres.
“Saya minta percepatan sertifikasi halal agar diprioritaskan, baik sertifikasi halal terhadap rumah potong hewan maupun percepatan sertifikasi halal bagi UMKM,” imbuhnya.
Kedua, di bidang industri jasa keuangan syariah, Wapres berpesan agar masyarakat dapat memiliki akses yang mudah dalam menggunakannya.
“KDEKS Kalsel saya minta untuk terus memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap penggunaan produk-produk perbankan syariah,” ungkap Wapres.
Sementara terkait dana sosial syariah Wapres menguraikan, data Bank Indonesia mencatat pada tahun 2022 yang lalu penerimaan zakat mencapai Rp8,3 triliun, sementara infak mencapai Rp8,4 triliun dengan penyalurannya sebesar Rp14,3 triliun. Wapres pun memberi arahan agar potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat.
“KDEKS Kalsel dapat mengawal pengelolaan zakat untuk membantu program-program sosial, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil,” tutur Wapres.
Terakhir, dari fokus bisnis dan kewirausahaan syariah, Wapres mengimbau agar program-program yang mendorong pemberdayaan ekonomi umat dapat terus digiatkan sampai ke tingkat masyarakat terkecil.
“Program-program lain yang juga perlu didorong antara lain zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) di kantin-kantin, area wisata, maupun tempat-tempat pusat makanan di Kalsel, pembentukan Halal Export Center sebagai tempat pendampingan UKM Eksportir Produk Halal, serta Rumah Produksi Bersama guna membantu pengelola kawasan atau sentra industri halal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan bahwa Kalsel merupakan daerah strategis dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Selain mayoritas penduduknya muslim, disini juga telah terdapat 4 perguruan tinggi yang membuka program studi keuangan syariah untuk mencetak ahli-ahli syariah baru di masa datang.
“Kami bersyukur dan bangga, Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari 8 provinsi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” imbuh Sahbirin.
Hadir dalam acara ini Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor beserta Ibu Raudatul Sahbirin Noor, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Masykuri Abdillah, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa. (NN/AS, BPMI-Setwapres)
