IKAHI Dorong Penguatan Advokasi Hakim Untuk Menjaga Independensi Peradilan

Jakarta | HSB – Menyambut Hari Ulang Tahun ke-72 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Pengurus Pusat organisasi tersebut menegaskan pentingnya memperkuat peran advokasi hakim guna mendukung independensi dan integritas para hakim di seluruh Indonesia.

Dr. Djuyamto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bidang Advokasi Hakim Pengurus Pusat IKAHI, menyampaikan bahwa IKAHI perlu terus menjaga soliditas internal sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari luar maupun dari dalam tubuh institusi peradilan itu sendiri.

“Soliditas dalam tubuh IKAHI harus terus dipupuk dan diperkuat. Dari soliditas itulah kekuatan organisasi terbentuk, dan dari situ pula kita bisa maju bersama menghadapi berbagai tantangan yang ada,” ujar Dr. Djuyamto kepada Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Kamis, 10 April 2025.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak hakim di berbagai daerah menghadapi permasalahan yang dapat mengganggu independensi mereka dalam menjalankan tugas yudisial. Permasalahan tersebut bisa bersumber dari intervensi eksternal maupun dinamika internal lembaga peradilan. Karena itu, IKAHI melalui Bidang Advokasi Hakim merasa perlu segera memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) atau panduan kerja advokasi hakim yang sah secara organisasi.

“Kami sebenarnya telah menyusun draf SOP terkait advokasi hakim. Namun, sampai saat ini, SOP tersebut belum difinalisasi dan disahkan secara resmi oleh Pengurus Pusat IKAHI. Harapan kami, tahun ini SOP itu dapat segera dibahas dan ditetapkan, agar setiap langkah advokasi hakim memiliki dasar dan acuan yang jelas,” ujar pria yang akrab disapa Pak Djoe tersebut.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memberikan ruang dan akses hukum yang memadai bagi masyarakat pencari keadilan. Menurutnya, masyarakat berhak menyampaikan keberatan terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak adil, namun harus dilakukan melalui jalur hukum yang tersedia, bukan dengan menyerang pribadi hakim atau institusi peradilan.

“Kalau merasa putusan di pengadilan negeri tidak adil, tempuh saja upaya hukum yang tersedia, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Jika ada dugaan pelanggaran etik atau tindakan tercela dari hakim, masyarakat juga bisa melaporkannya ke Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan (BAWAS) atau ke Komisi Yudisial,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa keberatan yang disampaikan melalui media sosial dengan menyerang pribadi hakim secara tidak proporsional merupakan tindakan yang tidak etis dan dapat merusak wibawa lembaga peradilan.

“Yang tidak boleh adalah menyampaikan keberatan di media sosial dengan cara menyerang pribadi hakim, apalagi dengan bahasa yang tidak etis. Itu justru memperkeruh suasana dan menciptakan opini publik yang menyesatkan. Kita pernah melihat kasus seperti itu terjadi di salah satu pengadilan di Jakarta Utara yang sempat menyita perhatian. Itu adalah contoh penyampaian keberatan yang keliru,” tegasnya.

Sebagai organisasi yang menaungi para hakim dan keluarganya, IKAHI memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi integritas profesi hakim dari segala bentuk tekanan. Namun, perlindungan tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

“Saya percaya bahwa dengan adanya SOP resmi untuk advokasi hakim, kami bisa memberikan pendampingan dan perlindungan yang lebih maksimal kepada rekan-rekan hakim di seluruh Indonesia. Ini penting, karena banyak dari mereka yang sebenarnya membutuhkan dukungan ketika menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas,” tambahnya.

Dr. Djuyamto berharap melalui penguatan program advokasi hakim dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, sistem peradilan yang bersih, adil, dan berwibawa dapat terwujud. Penegakan hukum yang bermartabat, menurutnya, hanya dapat tercapai jika semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat umum, bersama-sama menjunjung tinggi etika serta proses hukum yang benar.

(Redaksi)