Bogor | HSB – Meski tak populer di kalangan publik, jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesungguhnya memegang peran strategis dalam mengawal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di balik deretan proyek pembangunan gedung, pengadaan alat kesehatan, hingga infrastruktur jalan desa, ada sosok PPK yang bertanggung jawab penuh pada perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan.

Sayangnya, jabatan ini kerap “tersembunyi” dalam struktur organisasi. PPK bukanlah jabatan struktural atau bagian dari jenjang karier Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi keberadaannya wajib di setiap satuan kerja pemerintah. Bila tidak ditemukan nama PPK di sebuah instansi, besar kemungkinan jabatan tersebut dirangkap oleh kepala kantor. Praktik semacam ini justru menyalahi prinsip tata kelola yang akuntabel.

Siapa Boleh Jadi PPK?
Menurut regulasi terbaru, seorang PPK harus memenuhi sejumlah syarat, baik umum maupun khusus. Di antaranya: memiliki integritas tinggi, disiplin, bertanggung jawab, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta wajib mengantongi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Syarat tambahan lain: minimal lulusan S1, memiliki pengalaman minimal dua tahun di bidang pengadaan, dan mampu bekerja sama dalam tim. Rabu, 23 Juli 2025.

Artinya, jabatan PPK tak bisa asal tunjuk. Bahkan seorang pejabat eselon sekalipun, bila belum memenuhi syarat tersebut, tidak layak diangkat sebagai PPK. Sertifikasi keahlian pengadaan bukan formalitas belaka, melainkan wujud profesionalisme yang harus dimiliki seseorang yang mengelola anggaran negara. Seperti dikutip dari laman resmi ISBCenter.com

Bukan Promosi, Tapi Tanggung Jawab
Penunjukan sebagai PPK bukanlah promosi jabatan. Ia bukan bentuk penghargaan atau kenaikan karier, melainkan penugasan tambahan dengan tanggung jawab yang besar. Karena itu, ASN yang telah lulus diklat PBJ biasanya diberikan pilihan: menjadi pejabat pengadaan, atau menjadi PPK. Tapi pilihan itu pun tidak wajib.

Seorang ASN bisa menolak menjadi PPK, dengan konsekuensi administratif tertentu. Asalkan disampaikan secara tertulis, pimpinan berwenang untuk mempertimbangkan atau menunjuk personel lain yang lebih siap secara mental dan teknis.

Mengapa PPK Itu Penting?
PPK ibarat gerbang terakhir sebelum uang negara keluar. Mereka menentukan arah dan wujud belanja modal, termasuk bagaimana proses pengadaan dijalankan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, PPK-lah yang menandatangani kontrak, menentukan pemenang lelang, hingga memastikan barang atau jasa benar-benar diterima sesuai spesifikasi.

Jika jabatan ini diisi oleh orang yang tidak kapabel, proyek negara bisa berakhir dengan temuan BPK, penyelidikan kejaksaan, atau bahkan mangkrak di tengah jalan. Sebaliknya, jika diisi oleh mereka yang kompeten dan bersertifikasi, jabatan ini akan menjadi benteng pertama dari kebocoran anggaran.

Di tengah tuntutan transparansi dan profesionalisme belanja pemerintah, keberadaan PPK bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah jabatan strategis yang bisa menjadi rem terakhir sebelum proyek berubah menjadi masalah hukum.

(Red)