Jakarta – Komite III DPD RI melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengenai permasalahan pariwisata di daerah, Realisasi Program Kerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Tahun 2024, serta Pandangannya terhadap RUU perubahan atas UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (27/11/23).
Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri menyoroti upaya kementerian dalam meningkatkan kondisi rendahnya indeks nilainya pelayanan infrastruktur pariwisata dan rendahnya upah tenaga pariwisata.
“Saya harap Kementerian Pariwisata memberikan perhatian pada program prioritas dukungan manajemen, pelatihan pendidikan vokasi kepariwisataan di Kalimantan Utara,” harapnya.
“Terkait perubahaan UU Kepariwisataan kami siap membangun sinergi dengan Kemenparekraf dan juga dengan DPR RI agar dapat segera ditindaklanjuti.” ungkap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III Mirati Dewaningsih dan Muslim M Yatim.
Di rapat kerja tersebut, Menparekraf/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa saat ini terus mendorong kinerja kemenparekraf sesuai dengan target. Sandiaga juga menggagas konsep pemikiran tentang green tourism/eco tourism bisa diterapkan dan bisa terakomodasi pada RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
“Dalam mendorong percepatan kinerja kementerian dan peningkatan program-program kerja pariwisata di daerah, kami siap bersinergi dengan para Senator DPD RI,” tukas sandiaga.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Parekraf Angela Herliani Tanoesoedibjo, mengungkapkan kementerian pariwisata akan melakukan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tahun 2024 dilaksanakan melalui 9 strategi.
“Kemenparekraf telah mengeluarkan sembilan strategi dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” lanjut Wamenparekraf itu.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali, Anak Agung Gde Agung mengharapkan pemerintah menindaklanjuti permasalahan kemacetan, masalah sampah, dan wisatawan yang merugikan di Bali. Lebih lanjut ia mengusulkan adanya event-event dalam rangka pelestarian kebudayaan bisa dimasukkan kalender event pariwisata.
“Saat ini, banyak wisatawan asing nakal, melakukan kejahatan scamming dan lainnya, saya harap menjadi sorotan kementerian patiwisata terkait penerbitan visa,” ungkap Anak Agung Gde Agung.
Sedangkan Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Tengah, Bambang Sutrisno mencermati masalah pengembangan pariwisata Jawa Tengah, standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga pariwisata, lembaga pendidikan pariwisata yang masih terbatas, dan masalah program pengembangan desa wisata di Jawa Tengah.
“Terkait pengelolaan Borobudur saat ini yang dibatasi jumlah pengunjungnya, saya minta masukkan yang mendalam dari Kementerian Pariwisata,” tukas Bambang.
Sementara itu, berkaitan dengan wisata religius, Anggota DPD RI asal Provinsi Banten Abdi Sumaithi, menyoroti perihal tempat wisata yang punya nilai ibadah, sejarah dan wisata dapat dikelola dan dikemas lebih baik lagi oleh pemerintah.
“Tiga fungsi ini tidak mudah, perlu perhatian serius pemerintah terkait peningkatan objek wisata religi ini,” imbuhnya.
Lain halnya, Senator Gorontalo Rahmiyati Yahya yang mengusulkan adanya pelibatan anggota DPD RI pada kegiatan Kementerian Pariwisata di daerah, dalam rangka meningkatkan sektor wisata daerah.
“Dilema pariwisata daerah, wisatawan seringkali hanya memanfaatkan fasilitas hotel dan rumah makan di kota, sehingga wisata yang di daerah kurang diminati,” ucap Rahmiyati
Dalam Raker tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Mirati Dewaningsih mengapresiasi kinerja kementerian pariwisata, terkait target wisatawan di wilayah timur yang meleset dari target, serta terkait mahalnya biaya transportasi, juga terbatasnya jumlah tenaga dan SDM pariwisata.
“Rencana induk pembangunan kepariwisataan di daerah perlu didorong dan diberikan stimulus oleh kementerian,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muslim M Yatim juga menyoroti terkait mahalnya biaya tiket pesawat untuk ke daerah wisata, sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan pariwisata ke daerah.
“Seperti apakah kementerian pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata di saat mahalnya ongkos penerbangan saat ini,” tanya Muslim.
Menutup Rapat Kerja, Ketua Komite III Hasan Basri mengharapkan Kemenparekraf melakukan percepatan dan optimalisasi target, penguatan program Kemenparekraf dan peningkatan kontribusi bagi perkembangan daerah.
“Untuk itu diharapkan sinergi, kerja sama dan pelibatan Komite III dalam implementasi dan kebijakan Kemenparekraf utamanya di daerah,” pungkas Hasan Basri. (AD).
