Ekosistem Pertanian yang Baik dalam Mencapai Ketahanan Pangan Perlu Dilakukan Lintas Sektor

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersinergi bersama pemerintah daerah lainnya, yakni Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, serta Kota Bekasi dalam mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun, melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah, di Balai Kota, DKI Jakarta, Jakarta Pusat Rabu (29/11/2023).

Sinergi ini sesuai arahan Menteri Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, agar setiap daerah mampu mengendalikan inflasi.

“Sesuai arahan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian inflasi Daerah se-Indonesia pada 20 Nopember 2023, yang perlu dilakulan adalah gerakan tanam. Gerakan ini untuk mengatasi permasalahan terutama kenaikan harga komoditas cabe rawit dan cabe merah,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Heru menyebutkan, arahan Mendagri lainnya melakukan aksi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Cara ini bisa dilaksanakan dengan mengecek ketersediaan stok, mengawasi sistem dan jalur distribusi, serta meningkatkan cadangan pangan. Hal ini menjadi fokus, mengingat mendekati Hari besar keagaman Nasional Natal, Tahun Baru, dan event besar lainnya, maka perlu adanya penanganan terhadap pangan.

HLM ini sangat vital mengingat peran penting DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dalam menentukan roda perekonomian dan perkembangan inflasi nasional.

Wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat memiliki andil terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022 sebesar Rp 6.356,50 triliun atau sebesar 32,45%. Bahkan, kontribusi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022 sebesar Rp 4.504,26 triliun atau sebesar 53,34% terhadap inflasi nasional.

Perlu diketahui, melalui HLM tersebut terjalin kejasama antardaerah dalam menjaga kestabilan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, antara lain menjaga ketahanan pangan serta kestabilan inflasi mencakup penyediaan pasokan, baik dari sisi hulu maupun hilir oleh BUMD Pangan. Komoditas pangan yang dihasillan dari kerja sama ini, yaitu beras, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, cabai, daging sapi, daging ayam, dan ikan.

Selain itu, kerjasama juga dilakukan dalam hal komunikasi yang efektif untuk mengendalikan ekspetasi inflasi di masyarakat, distribusi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan pengawasan mutu pangan, serta rekonsiliasi data pada sistem informasi pangan.

Adapun rencana tindaklanjut HLM ini, yaitu seluruh daerah bersepakat untuk panen cabai serentak, peninjauan pasar bersama, dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak di masing-masing wilayah.

Sementara itu di tempat terpisah, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) meminta setiap daerah terus menggencarkan berbagai program ketahanan pangan dengan membangun konsep sistem ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA, Rachmad Firdaus mengatakan, demi meningkatkan ketahanan pangan, Bapanas mengajak semua pihak untuk bersinergi membangun ketahanan pangan bersama untuk menghadapi ancaman krisis pangan global.

“Kami berusaha menerapkan kolaborasi pentahelix yang selalu digaungkan Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, yaitu untuk menciptakan ekosistem pertanian yang baik dalam mencapai ketahanan pangan perlu lintas sektor yang melibatkan akademik, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan Media,” ujar Firdaus, seperti yang dikutip dari laman Badan Pangan Nasional, Rabu (29/11/2023).

Menurut Rachmad Firdaus, mengacu pada Undang-Undang No.18 Tahun 2012, tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. (AD)