Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghadiri Pertemuan AALCO ke-61. (foto:Dok KLHK)
Bali (HSB) – Pertemuan AALCO (Asian-African Legal Consultative Organization) ke-61 di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 16 hingga 20 Oktober 2023 resmi dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, Senin (16/10/2023).
Selain mengangkat isu-isu terkait hukum internasional, pertemuan AALCO juga akan menyelenggarakan beberapa side events dan membahas isu-isu terkini meliputi aspek-aspek hukum laut, lingkungan, pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional serta isu hukum di angkasa luar.
AALCO merupakan forum konsultasi negara Asia dan Afrika untuk menyamakan persepsi dan posisi dalam berbagai isu-isu hukum guna memperoleh posisi bersama, satu kesepakatan bersama dan untuk disampaikan pada berbagai pertemuan-pertemuan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam pembahasan “Environment and Sustainable Development” pada pertemuan AALCO ke-61 di Bali, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menjelaskan upaya yang telah dikakukan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
KLHK akan mengangkat isu penting yaitu kerjasama perubahan iklim Asia Afrika dan penanganan polusi plastik.
Saat ini dunia sedang menghadapi triple krisis planet-krisis perubahan iklim, polusi dan pencemaran, serta biodiversitas, termasuk negara-negara Asia Afrika. Dalam pertemuan AALCO ke-61 ini, negara-negara Asia dan Afrika berkumpul untuk membahas salah satu langkah “Environment and Suistainable Development”.
Selain mengikuti proses persidangan dalam forum, KLHK pada pertemuan AALCO Ke-61 ini juga menyajikan potret pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan melalui pameran. Isi pameran yang ditampilkan antara lain sistem monitoring tutupan hutan, pengendalian karhutla, ekonomi karbon, penegakan hukum, dan miniatur pengelolaan sampah.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam pembukaan sidang, menyatakan AALCO merupakan wadah penggerak dalam memperjuangkan suara bangsa Asia dan Afrika di tingkat Global.
“Suara bangsa Asia dan Afrika merupakan elemen penting pembentukan arsitektur hukum internasional. AALCO harus dapat menjadi mitra sejajar dengan organisasi regional dan global lain serta memiliki posisi tawar yang kuat sehingga pembentukan instrumen dan rezim hukum internasional tidak dikendalikan oleh negara-negara yang secara tradisional mendominasi tata hukum internasional,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Selain itu, Wapres menyampaikan bahwa AALCO harus saling bekerjasama membangun posisi stategis dalam kerangka hukum internasional dan mendukung para negara anggota untuk menyudahi kejahatan antarnegara.
“AALCO harus terus menghidupkan semangat solidaritas antarbangsa dan memperjuangkan suara bangsa, dalam pembentukan arsitektur hukum internasional, serta memerangi kejahatan transnasional dan mengembalikan aset hasil kejahatan transnasional,” tegas Ma’ruf Amin.
Disampaikannya lebih lanjut, AALCO harus dapat menawarkan solusi terhadap kejahatan transnasional, khususnya di perairan yang terbukti merugikan banyak negara di Asia dan Afrika.
Wapres mendorong agar AALCO memberikan konsep solusi yang mencerminkan sinergi dan respon integrasi bangsa-bangsa Asia-Afrika atas tindak pidana transnasional di laut yang mengancam jiwa dan pertumbuhan ekonomi.
AALCO diharapkannya dapat memainkan peran dalam membentuk kerangka hukum yang akan menjadi fondasi bagi kemitraan antarnegara yang saling menguntungkan, khususnya dalam merespon berbagai persoalan global. (AD)
