Bogor | HSB – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Irigasi UPT Kelas A Wilayah II Ciseeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor tidak profesional akibat dugaan lemahnya peran pengawasan terhadap proyek saluran air di Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang. Proyek yang baru selesai dikerjakan itu kini mengalami keretakan di berbagai titik.
Warga setempat menyebut, sejak awal pembangunan, jarang terlihat kehadiran petugas teknis dari UPT Irigasi di lokasi. Padahal, lembaga tersebut bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur pengairan di wilayahnya.
PASANG IKLAN 
“Kalau UPT-nya serius mengawasi, tidak mungkin hasilnya seperti ini. Saluran air retak, mortar jelek, dan konstruksi asal-asalan,” ujar Rudi, warga Tonjong, Kamis 2 Oktober 2025.
Pantauan HSB.com di lapangan menunjukkan, pengerjaan saluran air tidak memenuhi standar teknis. Celah pasangan dinding terbuka, beberapa bagian retak memanjang, dan tidak terlihat bekas perawatan beton sesuai prosedur. Para pekerja pun disebut bekerja tanpa arahan teknis yang jelas.
Lemahnya pengawasan UPT bisa mengindikasikan pembiaran. “UPT Irigasi bukan sekadar formalitas. Mereka punya tanggung jawab memastikan mutu konstruksi sesuai spesifikasi. Kalau diam saja saat pengerjaan bermasalah, itu bentuk kelalaian,” ujarnya.
Fungsi pengawasan lapangan oleh UPT Irigasi kerap hanya sebatas administrasi, bukan teknis.
“Laporan dibuat rapi, tapi realitas di lapangan tidak pernah benar-benar dikontrol. Banyak UPT hanya datang saat awal dan akhir proyek,” ungkapnya.
Padahal, dalam ketentuan teknis PUPR, UPT wajib melakukan pembinaan, pendampingan, serta monitoring rutin terhadap pelaksanaan pekerjaan irigasi dan saluran air.
Ketidakprofesionalan UPT bisa berdampak serius pada bangunan dan efektivitas fungsi saluran. Kasus proyek Tonjong ini memunculkan desakan agar Inspektorat dan Dinas PUPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peran UPT Irigasi.
“Ini bukan sekadar masalah retak saluran. Ini soal tanggung jawab penggunaan uang negara,” kata dia.
Hingga berita ini diturunkan, pihak UPT Irigasi belum memberikan keterangan resmi.
(DevChoz)
