Bogor | HSB – Aksi protes pecah di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Senin (3/11/2025) siang. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Indonesia Timur (LIMIT-Bogor Raya) membakar ban dan membentangkan spanduk berisi kritik terhadap lemahnya pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Disdik Kabupaten Bogor.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari rilis resmi LIMIT yang menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS di 16 sekolah dasar di Kabupaten Bogor. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terdapat sisa pembelanjaan barang dan jasa senilai Rp273 juta dari total Rp439 juta anggaran tahun 2024 yang hingga kini belum dikembalikan ke kas daerah.
PASANG IKLAN 
“Ini bentuk kelalaian dan lemahnya kontrol Dinas Pendidikan. Jika tidak ditindak, ini bisa mengarah pada tindak pidana korupsi,” teriak salah satu orator dari LIMIT di tengah kerumunan massa sambil menunjuk ke arah gedung dinas yang dijaga aparat keamanan.
Dalam aksinya, LIMIT-Bogor Raya mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum:
1. Mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang dinilai gagal mengawasi penggunaan dana BOS.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan sistem pengawasan internal di lingkungan Disdik.
3. Melakukan audit komprehensif terhadap dana BOS tahun anggaran 2024/2025.
4. Mendorong keterbukaan publik atas hasil realisasi anggaran pendidikan.
5. Meminta Kejaksaan Negeri dan Polres Kabupaten Bogor membuka penyelidikan resmi atas dugaan penyimpangan tersebut.
LIMIT menilai Disdik Bogor telah melanggar prinsip tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Petunjuk Teknis BOS yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.
Dari pantauan di lapangan, massa aksi mulai berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan kritik terhadap Disdik, sementara beberapa di antaranya menyalakan api di jalan sebagai simbol “kemarahan atas matinya pengawasan pendidikan”.
Seorang mahasiswa yang enggan disebut namanya menyebut, aksi ini akan berlanjut jika tuntutan mereka tidak segera direspons.
“Kami tidak akan diam. Pendidikan adalah hak rakyat, bukan ladang bancakan pejabat,” katanya kepada wartawan di lokasi aksi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi atas desakan mahasiswa. Beberapa pegawai tampak mengamati aksi dari balik pagar kantor, sementara aparat kepolisian mengawal jalannya unjuk rasa agar tetap kondusif.
LIMIT menyatakan akan mengawal hasil audit dan mendorong aparat penegak hukum menelusuri jejak anggaran yang belum dikembalikan ke kas daerah.
“Jika terbukti ada penyimpangan, kami akan desak proses hukum sampai ke tingkat penuntutan,” tegas koordinator lapangan aksi.
(Deva)
