TIM Kuasa Hukum Iyos Zainul Telah Resmi Mendaftar Laporan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran TSM

Sukabumi | HSB – Tim kuasa hukum dari 01 yaitu Iyos-Zainul telah resmi mendaftarkan laporan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran pada proses pilkada kabupaten Sukabumi.

Tim Kuasa hukum dari 01 melalui Saleh Hidayat menerangkan, kami Tim kuasa hukum 01 pasangan Iyos-zainul telah resmi mendaftar laporan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif (TSM) oleh pasangan 02 Asep Japar dan Andreas pada proses Pilkada kabupaten Sukabumi yang berlangsung tanggal 27 Nopember 2024 yang lalu, ujar Saleh pada Sabtu 7 Desember 2024.

Laporan Pelanggaran tentang TSM tersebut sudah resmi didaftarkan oleh TIM Kuasa Hukum Iyos Zainul kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 3 Desember 2024.

Kami tim kuasa hukum Iyos-Zainul yang berjumlah 9 orang, Yaitu, AA Brata Soedirhja, Padlilah, Ferry Gustaman, Kukun Kurniansyah, Saleh Hidayat, Ade Nurul Ilham, Deri Irawan, Iyus Yuswandi, Dede Isnandar dan Paizal Reza, beber Saleh.

Dan laporan TSM tersebut telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi, dan sekarang kami sedang pada tahap perbaikan draft Laporan TSM berdasarkan Peraturan Bawaslu No.9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Yakni pasal 22 ayat (4), yakni mengatur bahwa pelapor diberi waktu untuk memperbaiki draft Laporan TSM sebelum Sidang Ajudikasi dilakukan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait TSM. Sejauh ini TIM Kuasa Hukum Iyos Zainul sudah siap dan matang menyusun dalil dan argumentasi hukum serta alat bukti (kurang lebih 100 alat bukti ) sudah dipersiapkan dengan matang.

Kami sudah siap menghadapi proses persidangan Ajudikasi di Bawaslu Jabar dan kami juga sudah mempersiapkan untuk pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, jelasnya.

(Resty AP)